Padatahun 2015 Pemerintah provinsi jawa barat telah mengalokasikan anggaran berupa dana alokasi yang khusus untuk program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat miskin yang tersebar di beberapa kota di Jawa Barat. Bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk menciptakan rumah-rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.
Jakarta - Krisis moneter atau Krismon 1998 bisa jadi merupakan momen paling menyedihkan bagi napas politik dan ekonomi Indonesia, seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit, merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto hengkang dari kursi jabatan Presiden yang memangkunya selama tiga bukan hanya Indonesia yang mengalami krismon 1998, beberapa negara di Asia seperti Thailand dan Korea Selatan juga mengalaminya di tahun tersebut. Tetapi, di antara negara-negara lain, krisis ekonomi yang Indonesia alami dinilai yang paling buruk. Bagi masyarakat yang pernah mengalaminya. Memberikan trauma tersendiri bagi akibat tanpa sebab, krisis moneter tak lantas secara tiba-tiba terjadi tanpa penyebab, dilansir dari berbagai sumber, berikut ini merupakan serangkaian faktor dari sektor ekonomi, soal, dan politik turut menyumbang sebab terjadinya krisis moneter Rupiah AnjlokTahun 1997 bisa jadi awal indikasi terjadinya krisis moneter 1998, dimulai dari bulan Agustus nilai mata uang rupiah terus terjun bebas dan mencapai nilai terendah di bulan berikutnya, September. Hanya dalam jangka waktu setahun, yang awalnya kedudukan nilai mata uang rupiah berada di angka Rp per satu dolarnya, mengalami penurunan hingga 600 persen. Puncaknya pada bulan Juli 1998, nilai mata uang rupiah benar-benar terpuruk, titik tukar rupiah ke dalam dolar mencapai Rp Meski pada 31 Desember 1998 nilai rupiah mulai bangkit dan dihargai Rp per dolarnya, hal ini tak banyak memberi pengaruh sebab ekonomi rakyat sudah kadung Membengkaknya utang luar negeriSelain anjloknya nilai mata uang rupiah pada 1997 sampai 1998, krisis moneter tersebut juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Yakni, pada Maret 1998, 72,5 miliar dolar AS dari 138 miliar dolar AS merupakan utang swasta yang dua dari tiga utang tersebut merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo masa tenggat pembayaran di tahun tersebut. Sementara cadangan devisa senilai miliar dolar AS yang dimiliki Indonesia jauh dari kata cukup untuk membayar utang, apalagi beserta bunganya. Faktor utang luar negeri yang membengkak itulah yang menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia mendapatkan tekanan Krisis kepercayaanIklan Kebijakan pemerintah dalam menangani krisis keuangan yang dinilai plintat-plintut menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pasar mulai runtuh. Ditambah lagi dengan kondisi kedua Presiden Soeharto yang kian memburuk membuat suksesi mengalami ketidakpastian. Akibatnya investor asing enggan memberikan bantuan finansial secara cepat. Hal inilah yang juga menjadi sebab krisis moneter Paket Solusi IMF yang Berujung KegagalanIMF sebagai organisasi dana moneter internasional sempat memberikan sejumlah solusi untuk membantu Indonesia menanggulangi krisis moneter dengan menawarkan paket reformasi keuangan. Ali& alih-alih solusi tersebut membawa dampak yang bagus, paket reformasi keuangan yang dianjurkan IMF malah membuat nasabah memutuskan untuk menarik dana besar-besaran. Kondisi ini makin memperparah krisis ekonomi 1998, sebab membuat bank-bank memberikan pinjaman secara terbatas, di sisi lain Bank Indonesia juga harus menggelontorkan banyak dan krisis moneter terus berlanjut dan makin KHOIRUL MUHID Baca Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Ini Bedanya dengan Krisis 1998
Daritahun 1978 semenjak revolusi ekonomi dijalankan hingga 1998, ekonomi China mulai mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka rata-rata pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) China yang terus tumbuh sekitar 9,5 persen per tahun. Dari tahun 1998 hingga 2007 PDB China bahkan telah tumbuh di atas 10 persen Sudah banyak asa dan amarah dicurahkan oleh gelombang massa yang menginginkan perubahan setelah 32 tahun hidup di bawah tatanan militer dan demokrasi palsu. Suharto berhasil ditumbangkan oleh kombinasi kekuatan moral solidaritas mahasiswa di jalanan dan manuver-manuver politik kelompok elite di parlemen dan gedung-gedung partai. Meski tercoreng oleh serangkaian konflik horizontal di kalangan rakyat biasa, namun tak salah menyebut bahwa gerakan reformasi adalah sebuah usaha patungan yang luar biasa. Gerakan reformasi sudah menemukan akarnya setidaknya semenjak peristiwa Malapetaka Limabelas Januari Malari 1974, gerilya Buku Putih mahasiswa ITB tahun 1978, dan penyampaian Petisi 50 di parlemen tahun 1980. Meski usaha-usaha tersebut belum mampu menggoyang pilar-pilar Orde Baru, yakni dwifungsi ABRI, dominasi Golkar, dan tafsir tunggal Pancasila, namun sudah menjadi bukti bahwa angan-angan keamanan dan ketertiban masyarakat ala Suharto tidaklah ideal; sebuah selimut keangkuhan yang menyelimuti rakyatnya dengan kebijakan opresif dan Rahadian RundjanFoto Rahadian Rundjan Reformasi dapat tercipta karena orang-orangnya menginginkan pembaharuan di berbagai bidang, baik politik, sosial, ekonomi, dan kebebasan untuk menyuarakan pendapat tanpa takut dibalas todongan bedil oleh penguasa. Dengan kata lain, ada impian untuk mewujudkan masyarakat madani. Reformis, sebagai motor dalam menjalankan segala aspek kehidupan di masa reformasi, tentu sudah seharusnya meninggalkan nilai-nilai otoriter Orde Baru dan turunannya yang terbukti gagal. Masa reformasi diharapkan mampu menyajikan perubahan, bersifat korektif, dan bercorak pembaharuan. Namun, melihat menjengkelkannya fenomena sosial-politik yang belakangan ini tersaji, mulai dari gelombang politik identitas, membanjirnya hoaks dan persekusi, sampai kasus-kasus korupsi tak berkesudahan, terlebih ketika hal-hal tersebut disponsori oleh para pentolan reformis yang dahulu begitu menjanjikan sebagai agen perubahan, maka tak salah untuk mempertanyakan apakah bahwasanya reformasi sudah berjalan di trek yang benar, dan disetir oleh orang-orang yang tepat. Menilai Reformasi Sebelumnya saya menyebut bahwa gerakan reformasi adalah usaha patungan, namun, tergantung dengan siapa yang diajak bicara, porsi patungan kelompok-kelompok yang berkontribusi di dalamnya tidaklah setara. Keduanya sejatinya komplementer, namun banyak pula hal-hal yang tidak mereka saling sepakati. Kelompok mahasiswa merasa bahwa mereka adalah penggerak utama gagasan reformasi, dan kelompok elit juga merasa perannya vital karena merekalah yang secara langsung terlibat dalam upaya-upaya perbaikan birokrasi-administratif dalam pemerintahan. Karena itulah, banyak suara sumbang terdengar di mana-mana tak lama pasca Suharto dilengserkan. Tanda muramnya potensi reformasi mulai terlihat ketika trisula reformis, Megawati, Gus Dur, dan Amien Rais terlibat dalam pembagian kekuasaan, terutama kala Amien Rais membuat Poros Tengah untuk menjegal Megawati dan kemudian menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenannya. Ditambah, dua kelompok mahasiswa paling mencolok, yakni kiri sosialis-moderat dan kanan Islam-konservatif yang sebelumnya menemukan tujuan bersamanya menggulingkan Orde Baru pun saling sibuk dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Tidak adanya gerak kompak untuk menyamakan visi misi reformasi itulah yang menyebabkan mengapa tokoh-tokoh reformis terlihat gagal membentuk tatanan reformasi yang ideal dan benar-benar mengeliminasi warisan Orde Baru. Pilar-pilar Orde Baru memang berhasil diruntuhkan, tetapi lantai kotor yang menjadi tempat pilar-pilar tersebut tegak berdiri luput untuk dibersihkan. Dan celakanya, di atas lantai itulah pilar-pilar reformasi kini didirikan, terlihat kokoh namun tidak sedap dipandang mata. Hal itu sejalan dengan amanat reformasi yang belum sepenuhnya terlaksana. Suharto dan kroni-kroninya belum mendapatkan pengadilan yang pantas. Nama Suharto masih mengkilap, bahkan seruan untuk mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional diajukan seakan-akan dengan tidak menghiraukan cela pemerintahannya. Keluarga Cendana, dengan Tommy sebagai nahkodanya, pun bisa bebas menguji peruntungan politiknya kembali dengan mulus dan minim kritik. Fenomena dominasi militer dan terpusatnya kekuasaan di Jakarta memang sudah berhasil dilucuti dengan mengembalikan fungsi tentara sebagai alat militer dan otonomi daerah yang kian diperluas. Namun hal itu tidak memperbaiki masalah-masalah mendasarnya. Arogansi tentara dan campur tangan seenaknya terhadap aspek-aspek kehidupan sipil masih terjadi di mana-mana, utamanya kala menyinggung Peristiwa 1965. Otonomi daerah tanpa pengawasan yang tepat sasaran lantas melestarikan korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat-pejabat daerah. Terlebih lagi minimnya peninjauan terhadap peraturan-peraturan daerah yang kontroversial dan melukai angan-angan pembaharuan, seperti misalnya hukuman cambuk di Aceh dan pelarangan kepemilikan tanah bagi orang-orang nonpribumi di Yogyakarta. Bagaimana dengan supremasi hukum? Setelah puluhan tahun prosedur hukum dimanipulasi demi kepentingan penguasa, kini hukum telah menjadi payung pelindung handal bagi segenap rakyat Indonesia. Bahkan, ia bisa diciptakan secara serampangan oleh wakil-wakil rakyat untuk membentengi diri mereka dari kritik masyarakat. UU MD3 yang kontroversial karena mencederai kedaulatan rakyat itu semakin mencitrakan DPR sebagai entitas superior yang tak terjangkau alih-alih penyambung suara rakyat. Kesannya, DPR meminta rakyat untuk menghamba dan tunduk, bukan sebaliknya. Satu lagi yang amat disayangkan adalah semakin meluasnya konflik horizontal di kalangan masyarakat dengan sebab-sebab fundamentalisme agama, diskriminasi ras dan etnis, serta kesenjangan sosial-ekonomi yang bermuara pada kepentingan-kepentingan politik. Terlebih ketika hal tersebut dikompori oleh tokoh-tokoh yang pernah menjadi wajah reformasi, seperti Amien Rais yang dengan kritik-kritik nyinyirnya mencoba berkonfrontasi dengan pemerintahan Jokowi. Jika dahulu Amien dikatakan menunggangi kelompok mahasiswa, maka kini kelompok Islam yang berada di belakangnya. Celakanya, aksinya tersebut justru menyulut api bernama politik identitas. Apa yang buruk di Orde Baru memang sebagian berhasil diperbaiki, walau lalu menelurkan masalah-masalah baru akibat kelalaian para reformis dalam merawat dan membesarkan reformasi. Lantas, akan seperti apakah masa depan angan-angan reformasi ini? Tidak Sepenuhnya Gagal Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru, Daud Jusuf, pernah menulis sebuah opini di harian Kompas pada 2007 silam yang berjudul Untuk Apa Reformasi?'. Ia menyinggung bahwa reformasi adalah sebuah kesia-siaan apabila pemimpin tidak menjawab panggilan tugasnya, yakni menciptakan harmoni politik dan ekonomi demi kebajikan kedua-duanya. Harmoni inilah yang menjadi cita-cita adiluhung bagi para reformis, bukan seperti harmoni yang dibuat-buat Orde Baru, namun harmoni sesungguhnya yang lahir dari nilai-nilai demokrasi. 20 tahun sudah reformasi berjalan. Ada banyak hal yang dapat disyukuri darinya, sebagaimana banyak juga hal yang bisa disesalkan. Jelasnya, sulit mengatakan bahwa reformasi yang mencoba memperbaiki, utamanya sektor politik-ekonomi ini, sebagai kegagalan total. Pilar reformasi memang memiliki retakan di mana-mana, namun, seharusnya masih belum terlambat untuk ditambal. Untuk mewujudkannya perlu modal tabiat baik, akal sehat, serta idealisme reformis sejati ketika reformis-reformis tua tercemari, maka sudah saatnya reformis-reformis muda tampil menawarkan keharmonian yang dicita-citakan. Panggung Pilpres 2019, dan kemungkinan-kemungkinan baik atau buruk yang akan terjadi di sekitarnya, akan menjadi momen pembuktian apakah semangat reformasi masih ditekuni oleh reformis-reformis yang bersemangat untuk berkuasa di negeri ini. Penulis Rahadian Rundjan ap/vlz Esais, kolumnis, penulis dan peneliti sejarah RahadianRundjan *Setiap tulisan yang dimuat dalam DWnesia menjadi tanggung jawab penulis Krisisekonomi Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian disusul oleh krisis moneter dan berakhir dengan krisis ekonomi yang besar. Seperti diungkapkan oleh Haris (1998), “Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling parah sepanjang orde baru. Mengapa reformasi 1998 gagal dlm menciptakan perbaikan ekonomi pd masyarakat?Jawaban1. Maraknya perkara korupsi yg melanda para Kerukunan & toleransi yg pada zaman orde baru terpelihara kini kondisinya makin memprihatinkan3. Mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sukar. 4. Sepanjang masa reformasi, Indonesia gagal melahirkan pemimpin nasional yg Kasus orang hilang menjelang reformasiPenjelasanMengapa reformasi 1998 gagal dlm membuat perbaikan ekonomi pd penduduk ?Mengapa reformasi tahun 1998 dlm menciptakan perbaikan ekonomi mengalami kegagalanMengapa reformasi tahun 1998 mengalami kegagalan dlm menciptakan perbaikan ekonomiMengapa reformasi 1998 gagal dlm menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat? Jawaban 1. Maraknya perkara korupsi yg melanda para politisi. 2. Kerukunan & toleransi yg pada zaman orde baru terpelihara kini kondisinya makin memprihatinkan 3. Mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sukar. 4. Sepanjang masa reformasi, Indonesia gagal melahirkan pemimpin nasional yg berpengaruh. 5. Kasus orang hilang menjelang reformasi Penjelasan Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal alasannya tak ada ideologi, konsep, & rencana yg disediakan setelah tumbangnya rezim Orde Baru. maraknya masalah korupsi yg melanda para politisi. kerukunan & toleransi yg pada zaman orde baru terpelihara kini kondisinya kian memprihatinkan, lebih banyak didominasi publik merasa kehidupan ekonomi kian sulit. Kenaikan harga keperluan utama & bahan bakar minyak membuat penduduk semakin frustasi. sepanjang masa reformasi, Indonesia gagal melahirkan pemimpin nasional yg besar lengan berkuasa. Terlihat dr kepemimpinan presiden terakhir, Presiden SBY, yg dinilai publik sering tidak yakin dlm mengambil keputusan. perkara orang hilang menjelang reformasi tak menyentuh pemain film-aktor intelektual. Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan permintaan semoga kasus penembakan & penculikan aktivis secepatnya diusut & terselesaikan. Perjuangan mahasiswa pascareformasi 1998 pula condong sporadis lantaran terpecah oleh kepentingan tiap-tiap demikian, kontrol sosial politik terhadap penguasa menjadi aset ekonomi bangsa yg dikuasai pemodal gila, mirip Indosat & Telkom, serta kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi bukti, kebijakan pemimpin pascareformasi belum berpihak pada subsidi & privatisasi yg dipraktekkan di Indonesia merupakan dua dr 10 butir Konsensus Washington tahun itu penanda kuatnya cengkeraman neoliberalisme di negara lain reformasi tak berlangsung ialah pembangunan yg terjadi ketika ini tak membangkitkan modal sosial rakyat. SEMOGA MEMBANTU MAAF KALO ADA YANG SALAH SEKIRANYA Mengapa reformasi 1998 gagal dlm membuat perbaikan ekonomi pd penduduk ? Jawaban Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal alasannya tak ada ideologi, desain, & rencana yg dipersiapkan sehabis tumbangnya rezim Orde Baru. Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, San Afri Awang dlm diskusi bertema ”Bisunya Reformasi, Matinya Pemimpin Bangsa” di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu 24/5. Diskusi diadakan sebagai perayaan 10 tahun reformasi & 100 tahun Kebangkitan Nasional. Penjelasan maaf bila salah jangan lupa untuk folow Mengapa reformasi tahun 1998 dlm menciptakan perbaikan ekonomi mengalami kegagalan Jawaban Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal alasannya adalah tak ada ideologi, konsep, & planning yg disediakan sehabis tumbangnya rezim Orde Baru. Penjelasan semangat belajarnya Mengapa reformasi tahun 1998 mengalami kegagalan dlm menciptakan perbaikan ekonomi Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal karena tak ada ideologi, konsep, & planning yg dipersiapkan setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Penjelasan maap kalo salah Mengapa reformasi 1998 gagal dlm menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat? Jawaban lantaran pada masa itu banyak terjadi penyimpangan“ yg mengakibatkan terjadinya krisis moneter , dalam hal ini krisis politik juga ikut terjadi karena adanya krisis moneter , nilai tukar rupiah menjadi turun Jakarta(ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai tidak benar hasil survei Indo Barometer yang menyatakan gerakan reformasi politik dan pemerintahan yang telah berjalan selama 13 tahun telah gagal. "Reformasi tidak gagal. Survei itu keliru dan tidak bermakna," tegas Dipo Alam di Jakarta di Jakarta, Senin.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Reformasi merupakan perubahan yang dilakukan pada suatu sistem yang dianggap gagal atau pun tidak lagi bekerja dengan efektif, sebagai tindakan atau pun upaya melaksanakan perbaikan dalam suatu sistem Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, reformasi merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, dan agama di suatu masyarakat atau pun dalam Berbagai Bidang Bidang Ekonomi data kemiskinan daerah yang ada di indonesia sumber Reformasi dalam bidang ekonomi merupakan perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki tatanan pengatur perekonomian di suatu kelompok masyarakat atau pun melihat dari 1998 sampai sekarang yang telah berjalan 18 tahun, tingkat kemiskinan masih tetap tinggi dimana tingkat pengangguran yang kian Nepotisme dalam tubuh pemerintahan yang masih berlangsung saat ini, para koruptor kecil di tangkap tapi ada segelintir koruptor yang masih bebas bermain di yang anjlok menjadi salah satu komponen dimana pada masa penuntutan reformasi adalah hal yang utama, bila melihat saat ini perekonomian di Indonesia masihlah terbilang menurun dan belum ada peningkatan sama sekali. Terhitung masih ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang Politik beberapa kartun yang menjadi potret politik di Indonesia Reformasi dalam bidang politik merupakan perubahan secara drastis yang dilakukan dalam tatanan politik suatu negara untuk memperbaiki kebobrokan susunan politik yang ada di dalamnya. 1 2 3 Lihat Politik Selengkapnya
\n\n\n \n\n mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat
Seminarkali ini yang mengangkat tema “Reformasi Sistem Pendidikan Indonesia Sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, pertama-tama, dalam pandangan pemateri merupakan sebuah isu pendidikan yang strategis untuk menelisik secara kritis konstelasi politik pendidikan nasional, yang berdasarkan perspektif beberapa rezim pasca reformasi 1998
- Reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai gerakan perubahan ke arah lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai dengan kondisi serta struktur ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi terjadi akibat krisis ekonomi, politik, hukum, keamanan, sosial-budaya, dan krisis kepercayaan. Berangkat dari permasalahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat tersebut, dimulailah gerakan reformasi pada 1998 yang diprakarsai oleh reformasi 1998 kemudian melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga mampu menumbangkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Lantas, apa saja tujuan dari reformasi? Baca juga 6 Agenda Reformasi 1998 Tujuan reformasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto memang terus melaksanakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak terlaksana secara merata dan hanya segelintir rakyat yang dapat menikmatinya. Hal itu diperparah dengan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN yang merajalela, serta fakta bahwa eksekutif menjadi penguasa tunggal di atas lembaga lainnya sehingga tidak ada yang mampu mengawasi kekuasaan. Rezim otoriter Soeharto dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketika krisis moneter 1997 meluluh lantakkan Indonesia, muncul gerakan reformasi yang menuntut pembenahan total dengan harapan dapat bermuara menuju kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca juga Apa yang Mendorong Terjadinya Reformasi di Bidang Ekonomi? Tujuan reformasi menurut Ketetapan MPRRI Nomor X/MPR/1998 adalah mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya. Secara rinci, berikut ini tujuan gerakan reformasi 1998. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan serta cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang/otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya. Melalui gerakan reformasi 1998, rakyat Indonesia berhasil mengubah konstelasi pelaku utama politik nasional dengan menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Referensi Afandi, Muslim dan Syed Agung Afandi. 2018. Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi. Palembang Tunas Gemilang. Gunawan, Cakti Indra. 2019. Post-Reformasi Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online. Purwokerto CV IRDH. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. SejarahIndonesia (1968-1998) Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998.
Yogyakarta, Kompas - Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal sebab tidak ada ideologi, konsep, dan rencana yang dipersiapkan setelah tumbangnya rezim Orde disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, San Afri Awang dalam diskusi bertema ”Bisunya Reformasi, Matinya Pemimpin Bangsa” di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu 24/5. Diskusi diadakan sebagai peringatan 10 tahun reformasi dan 100 tahun Kebangkitan Nasional.”Setelah Soeharto lengser, mahasiswa tidak memikirkan bagaimana seharusnya bangsa ini dibangun,” kata juga menuturkan, perjuangan mahasiswa pascareformasi 1998 juga cenderung sporadis karena terpecah oleh kepentingan tiap-tiap golongan. ”Dengan demikian, kontrol sosial politik terhadap penguasa menjadi lemah,” ucapnya menyebutkan, banyaknya aset ekonomi bangsa yang dikuasai pemodal asing, seperti Indosat dan Telkom, serta kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi bukti, kebijakan pemimpin pascareformasi belum berpihak kepada rakyat.”Penghilangan subsidi dan privatisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan dua dari 10 butir Konsensus Washington tahun 1989. Hal itu penanda kuatnya cengkeraman neoliberalisme di negara kita,” Afri, bukti lain reformasi tak berjalan adalah pembangunan yang terjadi saat ini tidak menghidupkan modal sosial Pergerakan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Titok Haryanto mengatakan, pascareformasi 1998, gerakan sosial di seluruh Indonesia terfragmentasi secara besar-besaran. Perhatian gerakan sosial pun bergeser dari negara ke daerah. ”Mestinya gerakan sosial ini bisa memfasilitasi partisipasi dari masyarakat,” itu, lanjut Titok, reformasi yang menyebabkan tumbangnya Orde Baru mengakibatkan sistem multipartai diberlakukan. Namun, Indonesia malah terjebak dalam demokrasi elektoral yang mengagung-agungkan pemilu dan mengabaikan kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh pemilu mencontohkan, terpinggirkannya hak sebagian masyarakat untuk ikut bersaing memperebutkan kekuasaan menjadi di luar kendali pejabat terpilih. ”Jika pendekatan ini digunakan, demokrasi sekadar sistem yang memperlihatkan elite politiknya memperoleh kekuasaan dengan suara rakyat,” kata Titok. A06 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
2 Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes the institutions by which these are
Web server is down Error code 521 2023-06-15 222723 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d7e3d756fe41e85 • Your IP • Performance & security by Cloudflare
\n\n \n mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat
Pujidan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kuasa dan kehadirat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas Makalah dari bapak dosen pengampu matakuliah Ekonomi Pembangunan Bapak DR.Eko Nugraha,M.Si ,dengan judul Pembangunan Daerah,Utang Luar Negeri,dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia dengan tepat waktu dan ditujukan Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Sejarah dan Budaya Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya Journal homepage Reserach/Conseptual Article/Book Review REFORMASI EKONOMI HABIBIE 1998-1999 SEBUAH KEBIJAKAN ATASI KRISIS EKONOMI ORDE BARU Mahilda Saidatul Afiyah aUniversitas Negeri Malang, Indonesia. ARTICLE INFO Received 1st December 2021 Revised 11th December 2021 Accepted 20th December 2021 Published 30th December 2021 ABSTRACT Indonesia's economy experienced a monetary crisis during the leadership of President Suharto where from 1997-1998 there were various economic problems that ended with the decline of President Suharto's power. Leadership turned to the hands of Habibie who tried hard to restore the condition of the national economy through his economic policies. President Habibie focused his economic policy on strengthening and recovering the economy after the monetary crisis. Ada improvement in terms of the economy that experienced inflansi and decreased exchange rate or rupiah exchange rate against the US dollar. On the other hand, there is a decrease in people's purchasing power as well as a lack of public trust in the president who is considered part of the New Order. KEYWORDS economic reform; Habibie; rconomy crysis; the new order ABSTRAK Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dimana dari tahun 1997-1998 terjadi berbagai permasalahan ekonomi yang berakhir dengan penurunan kekuasaan Presiden Soeharto. Kepemimpinan beralih ke tangan Habibie yang mana berusaha keras untuk mengembalikan kondisi perekonomian nasional lewat kebijakan ekonominya. Presiden Habibie memfokuskan kebijakan ekonominya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Ada perbaikan dari segi perekonomian yang mengalami inflansi serta penurunan nilai tukar atau kurs rupiah atas dollar AS. Di sisi lain, ada penurunan daya beli masyarakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap presiden yang dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. KATA KUNCI reformasi ekonomi; Habibie; krisis ekonomi; Orde Baru Permalink/DOI Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email Print ISSN 1979-9993 Online ISSN 2503-1147 [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 250 PENDAHULUAN Era orde baru merupakan salah satu potongan sejarah Indonesia yang memiliki banyak sekali peristiwa dalam kancah sejarah Indonesia. Dalam era ini ada banyak kemajuan yang dialami Indonesia meski juga ada banyak pro dan kontra yang muncul dalam setiap kebijakan. Era ini dimulai sejak dikeluarkannya dekrit presiden yang ditandatangani oleh presiden Soekarno yang mana isinya menerangkan pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan tindakan untuk menjaga keamanan, kedamain, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal dengan dokumen Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret dimana dokumen ini juga menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto Tim Penulis Indonesia Investments 2019b. Dari sini Soeharto melakukan kebijakan-kebijakan militer untuk membersihkan kekuatan politik Indonesia yang menandai awal dari era pemerintahan presiden Soeharto, era yang kemudian disebut dengan Orba atau Orde baru. Selain kemajuan yang diakui dalam sejarah, era orde baru juga memiliki sisi kelamnya tersendiri. Beberapa kebijakan yang ada bukan hanya membawa dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang tampak dalam masyarakat. Dalam hal ekonomi Krisis moneter yang terjadi adalah faktor utama keruntuhan era orde baru yang dijaga oleh Soeharto, krisis yang terjadi memaksa Presiden ke 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia itu turun dari jabatannya sebagai presiden secara paksa. Turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perkembangan Indonesia, hal ini didasarkan pada fakta lamanya kekuasaan yang menunjukkan seberapa kuat kepemimpinan Soeharto sebenarnya Aprilia 2013. Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepemimpinannya yang berjalan selama 32 tahun dimana terhitung sejak 11 Maret 1966 dimana beliau mendapat “mandat” kekuasaan. Hal ini menjadi sebuah tanda berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, namun juga merupakan penanda akan era baru yang diharapkan masyarakat Indonesia yakni era reformasi. Dalam pidatonya Soeharto menyatakan jika mundurnya beliau adalah langkah yang tepat setelah melihat dan menimbang perkembangan dari situasi Indonesia di masa itu. Kericuhan dan ramainya Indonesia dengan tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya tuntutan akan pergantian kepemimpinan menjadi faktor utama mundurnya Soeharto Galih 2018. Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dimana krisis pada tahun 1997 yang mengguncang nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS menyebabkan naiknya berbagai harga bahan pokok serta bahan bakar premium, padahal disaat yang sama banyak usaha menengah-kebawah mengalami kebangkrutan yang berdampak pada PHK besar-besaran Aprilia 2013. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat drastis dan memberi celah besar peningkatan angka kriminalitas akibat masyarakat yang anarkis. Selain golongan masyarakat, dari golongan mahasiswa juga mengadakan demonstrasi bersama masyarakat untuk meminta penurunan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden NKRI. Dengan berbagai pertimbangan, diputuskan jika presiden Soeharto akan mundur dari jabatannya sebagai presiden meski masa pemerintahannya [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 251 belumlah usai, dimana pemerintahan Soeharto diserahkan kepada wakilnya saat itu yakni Habibie sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Masa pemerintahan dari Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie sangatlah singkat, dibandingkan dengan Soeharto yang menjabat hampir selama 32 tahun sejak dilantik pada tahun 1967 Pratama 2019. Habibie dilantik menjadi presiden pada 21 Mei 1998 setelah presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden RI di Istana Merdeka pada WIB. Dalam pidatonya Soeharto menyebutkan sesuai UUD 1945 pasal 8, Habibie selaku wakil presiden yang menjabat akan menggantikan posisi beliau untuk melanjutkan masa jabatan presiden mandataris 1998-2003 Indonesia 2011. Meski sempat ada perdebatan mengenai pelantikan dari Presiden Habibie yang dianggap tidak sah sebab dilakukan di gedung Istana bukannya di gedung MPR, secara hukum materiil pelantikan tersebut sah dan konstitusional meskipun secara hukum formal dianggap tidak konstitusional Moerti 2019. Secara yuridis pengambilan sumpah jabatan wakil presiden menjadi presiden seharusnya dilaksanakan di hadapan MPR, sehingga secara de facto Habibie adalah Presiden Indonesia meski secara de Jure belum. Melihat dari UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 UUD 1945 serta Tap MPR II/MPR/1973, maka pengangkatan Habibie tidaklah menyalahi aturan apapun. Hanya saja kejadian ini sangat jarang terjadi dan bisa dikatakan kurang etis atau bahkan tidak sah Krishayanto 2000. Presiden Habibie sebagai pengganti dari Presiden Soeharto memiliki tugas yang cukup berat untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat itu dilanda krisis moneter, bisa dikatakan era Habibie memiliki warisan yang harus diselesaikan dari era orde baru. Krisis moneter yang terjadi sejak 1997 menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, sebab reformasi yang menurunkan Soeharto juga didasari krisis moneter yang mengguncang Indonesia. Hal ini mendasari kebijakan-kebijakan Presiden Habibie dalam menyeimbangkan perekonomian Indonesia yang oleng pada tahun 1998, dimana beberapa kebijakan ekonomi segera dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat yang menuntut perbaikan di berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi menjadi fokus utama karena pada bidang ini memiliki dampak yang besar dan luas pada bidang kehidupan lainnya. Karena ekonomi menjadi penopang pergerakan sebuah negara, politik maupun sosial masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang terjadi di dalam sebuah negara atau di masyarakat. Krisis moneter pada era Orde Baru berlanjut pada masa pemerintahan Habibie memaksa pemerintahan yang ada untuk bertindak, dimana hal ini demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Namun muncul pertanyaan sebenarnya krisis moneter yang ada pada era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto seperti apa? Sehingga hal ini mampu menjadi faktor yang menurunkan jabatan serta meruntuhkan kekuasaan yang terbangun selama 32 tahun dalam genggaman Presiden ke 2 Indonesia tersebut. Namun bagaimana kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Habibie dapat menanggulangi krisis moneter yang dimulai di masa orde baru? Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dan seperti apa respon masyarakat menjadi penting untuk dibahas karena merupakan bagian penting dalam kancah sejarah. Meski kepemimpinan Habibie sebagai Presiden ke 3 NKRI terhitung singkat, namun kebijakan yang dikeluarkan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 252 memiliki andil besar dalam jenjang perubahan yang terjadi di tahun 1998-1999. Perubahan pada masa kepemimpinan beliau yang mana merupakan wujud dari reformasi yang diinginkan masyarakat adalah sebuah hal yang besar, sebab keberadaannya menjadi jembatan antara era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan era reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Penulis berharap dengan ditulisnya permasalahan ini mampu memberikan informasi serta gambaran mengenai bagaimana krisis moneter yang ada di era Orde Baru secara pasti dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di era reformasi lewah kebijakan ekonomi Presiden Habibie. Juga mampu menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata dalam perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Habibie selaku presiden ke 3 Indonesia meski dengan masa kepemimpinan yang singkat. METODE Penulisan artikel ini merupakan jenis penelitian deskriptif dimana digunakan metode studi pustaka dalam proses pengerjaannya. Metode studi pustaka sendiri merupakan metode pengumpulan bahan dari sumber kepustakaan, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber kepustakaan didapat dalam bentuk cetak maupun online search dari sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya serta didasarkan dari peristiwa dan fakta sejarah. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku referensi, jurnal ilmiah tercetak maupun e-journal yang terkait dengan pembahasan. Dari bahan yang didapatkan melalui studi pustaka, bahan atau data tersebut di analisa dan disusun serta diolah sebelum di tuliskan dalam bentuk paragraf yang tersusun secara logis dan sistematis. Kesimpulan sendiri didapatkan setelah membaca keseluruhan artikel yang disusun sebelum pokok bahasan didalamnya disatukan dalam sebuah paragraf yang rapi. HASIL DAN PEMBAHASAN Krisis Ekonomi Moneter Akhiri Era Orde Baru Krisis moneter yang menimpa Indonesia adalah dampak terbesar yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Berbagai permasalahan muncul dalam rentang waktu dua tahun saat inflasi mencapai titik tertingginya, yang mana menimbulkan berbagai problema baru seperti komplikasi penyakit manusia. Dimana masalah yang ada saat terlambat ditangani atau kurang tepat penanganannya menyebabkan masalah lain muncul sebelum masalah sebelumnya terselesaikan, menyebabkan penumpukan permasalahan dan tugas pagi pemerintah sendiri. Krisis moneter yang menimpa Indonesia bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath Ariadi and Sugiarto 1999. Dampaknya pada Indonesia muncul saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan tajam pada awal tahun 1998. Hal ini memicu krisis akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada keseluruhan bidang, terutama sektor perbankan yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil kebijakan mendasar yang terdiri dari stabilitas moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 253 lewat liberalisasi perdagangan dan intervensi Saidi 1998. Krisis ekonomi tetap terjadi meski dasar fundamental ekonomi Indonesia pada masa itu dipandang kuat dan disanjung oleh Bank Dunia, namun sekali lagi kelemahan struktural menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan lebih Tarmidi 19991. Dampak yang harus dibayar pemerintah dalam krisis ini tidaklah main-main, sebab harga yang dibayarkan adalah keruntuhan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah bertahan selama 32 tahun Ariadi and Sugiarto 1999. Krisis berkepanjangan menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pembangunan nasional yang mengiringi kebijakan ekonomi yang ada. Strategi yang digunakan dengan mengutamakan pertumbuhan yang ditopang oleh negara-negara luar tidak efektif menahan gelombang eksternal Indonesia, memperlihatkan there is something wrong dalam proses pembangunan nasional yang digencarkan. Pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang disusun pemerintah, karena lebih bertumpu pada stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Ketiga poin dalam trilogi pembangunan sangat mengakar dalam kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, dimana dengan menerapkan ketiganya pemerintah berharap pada konsepsi ideal serta implikasi dari trilogi pembangunan yang jalankan. Dimana dengan mengendalikan stabilitas nasional akan menciptakan lingkungan yang baik baik perekonomian sebelum pemerintah menarik investor asing untuk merangsang perekonomian nasional, setelahnya kesejahteraan akan diratakan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik Mayrudin, 2018. Dalam prosesnya pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan pendanaan dalam negeri tapi juga luar negeri, sebab akumulasi dana dalam negeri tidak mencukupi biaya pembangunan yang dirancang. Ketidakmampuan dalam menutupi kekurangan pendanaan dengan dana negara disebabkan besarnya dana yang disiapkan tidaklah seimbang dengan rencana kegiatan investasi Saving-investment gap, hal ini menjadi dasar kegagalan atau ketidaksesuaian pelaksanaan rencana investasi Woyanti and Setiawan 2006. Jika diperhatikan lebih lanjut, kegagalan pemerintah yang menyebabkan krisis moneter bukanlah ada pada dasar fundamental perekonomian Indonesia, sebab dasar yang digunakan kuat dan seimbang. Permasalahan datang dari hutang negara atau utang swasta luar negeri yang mencapai angka tinggi, yang mengalami kebobolan bukanlah rupiah namun luar negeri dimana nilai tukar dollar AS mengalami Overshooting yang jauh dari nilai nyata Tarmidi 19991. Nilai tukar mengalami kemerosotan dan ini menjadi akibat dari serbuan yang tiba-tiba terhadap dollar AS dan jatuh tempo dari utang swasta luar negeri. Namun hal ini tidak lantas menyebabkan utang luar negeri serta penurunan tajam nilai tukar menjadi faktor penentu dalam krisis ini. Meski tidak bisa dipungkiri pula dengan adanya pendanaan yang berasal dari luar negeri dalam hal ini utang luar negeri serta penanaman modal asing yang dilakukan pemerintah memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, meski pengaruh positif ini juga beriringan dengan pengaruh negatifnya. Ada beberapa faktor lain yang memiliki andil dalam krisis ekonomi moneter ini. Salah satunya adalah masalah sistem devisa yang dilaksanakan oleh Indonesia. Sistem yang mana memberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan ini menjadikan celah dalam keluar-masuknya devisa yang ada. Dimana arus [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 254 modal serta valas mengalir dengan mudahnya tanpa memperdulikan jumlah yang keluar-masuk. Faktor lainnya adalah kebijakan deregulasi atau liberalisasi yang terjadi pada tahun 1983-1988, dimana kebijakan ini menyebabkan penarikan investor setelah peristiwa penurunan tajam harga minyak dunia. Undang-undang yang ditetapkan membuat aturan Indonesia mengenai arus modal menjadi sangat liberal bahkan dalam kancah internasional. Keikutsertaan pemerintah dalam perekonomian Indonesia mempertajam masalah yang ada, hal ini dikarenakan kebijakan yang ada malah membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi Setiawan 2009. Hal ini dapat dilihat setelah peristiwa Malari Malapetaka Lima Belas Januari yang terjadi pada 15-16 Januari 1974 yang menyebabkan pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih ketat mengenai investasi asing, meskipun hal ini juga memberikan peluang pasar yang besar untuk masyarakat pribumi dengan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi mereka Tim Penulis Indonesia Investments 2019a. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah memang mampu menunjukkan kestabilan “semu” inflasi yang menjadi fokus pemerintahan, tapi ini mengakibatkan terabaikannya pertumbuhan ekonomi pada sektor yang nyata dan akhirnya memberi celah pada benih kehancuran ekonomi nasional. Inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada, dimana hal ini mampu melumpuhkan berbagai macam sektor perekonomian tak terkecuali sektor produksi atau industri. Terjadi penurunan signifikan akan produksi dalam negeri sejak tahun 1960 sampai tahun 1966. Bukan sekedar menaikkan harga pangan, barang, dan jasa tapi juga menuntut peningkatan upah pekerja serta biaya alat dan produksi. Ini yang menjadi jawaban akan berhentinya beberapa usaha masyarakat akibat krisis moneter. Biaya perawatan alat produksi diiringi dengan penurunan kualitas hasil produksi semakin memperburuk keadaan, sebab dengan penurunan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan memaksa para pemilik usaha memikirkan solusi. Jika sudah mencapai batasnya maka para pemilik usaha akan menutup usahanya dan ini menjadi sebab kemacetan dalam pembangunan sarana dan prasarana produksi dalam perekonomian nasional. Inflasi tinggi yang tidak ditopang dengan pembangunan yang seimbang memperparah kemacetan perekonomian, sebab hal ini akan mempengaruhi nilai produk domestik bruto yang mengalami sedikit sekali kenaikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tertinggal saat rata-rata peningkatan produk domestik bruto hanya mencapai 1,4% pertahun, itu jelas berada dibawah tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk yang bisa mencapai 2,3% per tahun Setiawan 2009. Padahal kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro dimana inflasi Harga baik atau deflasi harga turun dengan tujuan stabilitas harga di akhir. Kebijakan moneter sendiri adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan kas negara atau pendapatan nasional dengan mengubah total peredaran uang di masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki sistem keuangan kredit sebagai langkah awal kebijakan moneter yang mana sama dengan politik moneter yang berusaha memperbaiki keseimbangan moneter di Indonesia. Dalam prakteknya d Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai pemegang otoritas kegiatan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 255 perekonomian dan keuangan adalah topik hangat dalam perbincangan masyarakat, sebab sesuai UU. No. 23 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 menjelaskan tujuan BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah serta kestabilan harga atau inflasi Nugroho et al. 2020. Di akhir pemerintahan Orde Baru, faktor lain selain krisis moneter juga dikarenakan desakan dan tuntutan masyarakat serta golongan mahasiswa agar dilakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan. Krisis moneter membawa banyak dampak buruk dalam kondisi ekonomi Indonesia, pasalnya terjadi kelaparan di berbagai pelosok tanah air ini menyulut simpati beberapa golongan diantaranya golongan mahasiswa. Terutama dengan adanya isu KKN korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang ada dalam pemerintahan Orde Baru, disamping tuntutan reformasi ekonomi, politik, serta hukum. Terlahirlah gerakan mahasiswa yang mana merupakan implementasi gerakan sosial mahasiswa dari pemikiran mahasiswa, di mana gerakan ini menuntut perbaikan dalam tatanan pemerintahan Orde Baru serta reformasi untuk Indonesia Hermawan 2018. Gerakan ini hadir akibat guncangan dalam sistem politik nasional yang menjadi bukti kelemahan posisi negara atas rakyatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gejala kemiskinan yang terjadi secara massal atau tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sekalipun, sarana dan prasarana ekonomi mengalami kehancuran dimana implikasinya adalah pada kehancuran ekonomi serta peningkatan hutang diikuti hilangnya fungsi nyata sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta modernisasi di negara Indonesia. Hal lain yang memaksa presiden Soeharto adalah peristiwa Mei 1998, peristiwa ini adalah sebuah kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Kerusuhan dipicu kondisi ekonomi, politik, dan sosial dari Indonesia yang mengalami pergolakan dan krisis berkepanjangan, terutama krisis ekonomi yang memaksa banyak pihak yang kecewa mengajukan demo dan protes . Pemicu paling besar adalah kejadian kejadian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, saat itu para mahasiswa berkumpul di Universitas Trisakti dan mendesak demonstrasi di luar kampus Sunariyah 2016. Yang tidak mereka duga adalah tanggapan dari aparat yang menembaki kerumunan tersebut, menyebabkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan aparat berwajib. Sebenarnya pada 14 Mei 1998 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, tepatnya di Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan menuju Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita atas 4 korban meski akhirnya sempat diwarnai kerusuhan. Pada 14 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan siap mengundurkan diri dihadapan masyarakat Indonesia yang berada di Kairo, padahal di Indonesia sedang terjadi kerusuhan dimana penjarahan besar-besaran terjadi di beberapa pusat perbelanjaan. Peristiwa ini menyebabkan kurang lebih 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi Nurmalaningrum and Dewantara 2018. Peristiwa ini juga memakan banyak korban dari etnis Tionghoa, menyebabkan banyak warga etnis Tionghoa memilih untuk meninggalkan Indonesia dan mencari tempat yang “aman” baik sementara waktu atau seterusnya. Namun hal ini hanya berlaku untuk golongan menengah keatas, sekitar 80% masyarakat Tionghoa tetap berada di Indonesia sebab lahir dan besar di Indonesia dan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 256 sebagian besar belum pernah meninggalkan Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat satu-satunya yang mereka kenal sebagai tempat kelahiran dan hidup, meski kondisi yang ada harus dihadapi baik dan buruknya Lan 2010. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya “masalah” yang tidak hanya sekedar anti-Tionghoa di masa Orde Baru, menunjukkan adanya masalah dalam pemerintahan Orde Baru yang mendorong kekerasan dan antipati terhadap warga etnis Tionghoa secara menyeluruh meskipun jelas tidak dapat dibenarkan mereka mendapat perlakuan anti-Tionghoa tersebut karena mereka juga warga negara Indonesia yang sah. Kebijakan Ekonomi Presiden Habibie Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan presiden Indonesia yang ke 3 dan merupakan presiden dengan masa jabatan tercepat yang ada dalam sejarah Indonesia. Beliau memerintah selama 17 bulan terhitung sejak turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, meski demikian pemerintahan Presiden Habibie ternyata menciptakan reformasi besar-besaran dalam kancah Sejarah Indonesia Utami 2021. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau yang mana merubah banyak tatanan yang sebelumnya tidak ada atau dilarang pada masa orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Merubah bukan hanya memberikan tambahan atau menambal kekurangan yang ada saja, tapi memperbaiki sistem yang ada dan berusaha memaksimalkan tujuan dan tugas yang ada. Beliau melakukan re-alignment dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, serta sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang ada para era Orde Baru. Dari bidang politik, pemerintahan, sosial, juga ekonomi menunjukkan perubahan yang pasti, meski ada beberapa kebijakan yang tetap memiliki pro dan kontranya tersendiri. Dari semua bidang yang mengalami reformasi, bidang ekonomi menunjukkan kemajuan yang nyata dari kebijakan-kebijakan yang ada, dimana tujuan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menanggulangi krisis moneter yang muncul sejak akhir masa orde baru. Habibie menjadi presiden di saat Indonesia mengalami krisis moneter, dimana kurs atas uang rupiah saat itu mengalami penurunan tajam atas dollar AS sejak pertengahan 1997 Dewi 2019. Sehingga kepemimpinan Presiden Habibie merupakan sebuah babak baru dalam perekonomian serta kepemimpinan atas dasar reformasi. Habibie sendiri sebenarnya merupakan seorang ilmuwan yang sudah berada dalam ranah Internasional, sehingga dalam pemerintahannya beliau memperkenalkan seperti apa reformasi pasca Soeharto. Dimana Presiden Habibie harus menghadapi lima isu terbesar di awal pemerintahannya yang diwarnai suasana politik dan ekonomi yang berantakan. Salah satunya adalah isu masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang mengalami Krisis moneter Rickles 2008. Apalagi pada pertengahan 1998 sampai akhir Juni 1998 menyebabkan 56% dari jumlah penduduk saat itu berada dibawah garis kemiskinan. Presiden Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisi moneter yang terjadi, dimana beliau memulai dengan memulihkan kegiatan investasi, perdagangan, serta kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis Hakim and Giovani 2009. Selama pemerintahannya [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 257 Presiden Habibie menghasilkan setidaknya 66 Undang-Undang yang mana salah satunya menegaskan arah perekonomian Indonesia dengan lebih jelas. Beberapa kebijakan dikeluarkan sebagai upaya dalam mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk, minimal mampu memberikan perbaikan dalam masalah yang muncul akibat krisis moneter yang muncul pada tahun 1997-1998. Salah satu masalah yang muncul akibat krisis moneter di era Orde Baru adalah PHK yang dilakukan banyak usaha rakyat yang mengalami kebangkrutan, hal ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang juga meningkatkan angka kriminalitas. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, sehingga banyak orang memilih jalur cepat dalam mencari penghidupan bagi dirinya dan juga keluarganya. Kebijakan Presiden Habibie dilakukan bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional Indonesia yang terguncang sekaligus menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai komplikasi krisis moneter. Kebijakan Presiden Habibie salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia, meski hasilnya memang tidaklah signifikan namun pertumbuhan ekonomi penduduk yang sebelumnya mencapai angka -7,7% nyatanya bisa meningkat menuju angka 5% Dewi 2019. Krisis ekonomi yang diawali dengan penurunan nilai tukar sekitar Juli 1997 menjadi faktor utama mengapa Undang-Undang ini disusun, dimana menjadi Undang-Undang pertama yang secara eksplisit atau tertulis menerangkan keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga Independen Murdadi 2012. Dengan independensi ini diharapkan Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan lainnya adalah dengan memutar badan penyehat perbankan nasional atau BPPN serta lembaga yang bertugas memantau dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia, perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan moneter terus digiatkan sebaik mungkin. Dalam memperbaiki perekonomian nasional, Presiden Habibie melakukan beberapa hal diantaranya adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional yang ada, melikuidasi bank yang memiliki masalah, serta menaikkan nilai tukar rupiah yang menurun Wijaya and Permatasari 2018. Ada pengesahan Undang-Undang mengenai perbankan yakni perubahan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 Wijaya and Permatasari 2018. Ada juga kebijakan mengenai Bank Indonesia dimana menurut Presiden Habibie yang didasarkan pada UU Tahun 1968 tugas BI adalah sebagai lembaga yang membantu tugas presiden di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter, sehingga gubernur Bank Indonesia dapat dianggap sebagai ex-officio¬ kabinet yang mana juga berlaku untuk kedudukan jaksa agung Habibie 2006. Sehingga Presiden Habibie menyusun dan mengesahkan Undang-Undang mengenai perbankan agar Bank memaksimalkan keberadaan dan tugasnya, yakni UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Hal berdampak baik sebab independensi ini mampu menciptakan peningkatan kurs rupiah terhadap dolar AS yang [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 258 sebelumnya menurun drastis. Presiden Habibie juga memberikan kebebasan bagi WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau BAdan Hukum Indonesia, hal ini tertera dalam pasal 22 ayat 1 huruf b Syam 2010. Ditambah lagi dengan kebijakan yang melarang adanya monopoli dalam perekonomian nasional dengan disusunya Undang-Undang larangan monopoli menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat lebih dari pada sebelumnya Dewi 2019. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik politik serta persaingan tidak sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen meski belum maksimal menunjukkan manfaat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UU tersebut mengurangi keuntungan pribadi dari sebuah perusahaan yang dikelola secara mandiri serta mengurangi pengelolaan pasar secara otoriter, hal ini sudah barang tentu menguntungkan masyarakat kecil yang menjadikan Habibie lebih disukai ketimbang Presiden Soeharto. Meski demikian bukan berarti larangan ini seratus persen baik bagi kepemimpinan Presiden Habibie, masyarakat masih ada yang menganggap keberadaan Presiden Habibie sebagai Presiden bayangan Soeharto yang menjadikan masyarakat sulit mempercayai beliau. Kebijakan lainnya dapat dilihat dari terjunnya Presiden Habibie dalam urusan Internasional sejak ia menjabat Presiden Indonesia, sebenarnya pada saat beliau menjadi wakil dari presiden Soeharto tugas ini sudah berada ditangan beliau. Beliau bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan hubungan ekonomi eksternal negara disamping menjalin hubungan dengan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan Sains dan Teknologi Hamonangan 2019. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie sebenarnya menunjukkan penurunan dominasi atau kekuasaan pemerintah dan negara dalam penentuan beberapa kebijakan ekonomi, meskipun tidak dipungkiri pula terjadi perubahan yang mumpuni dalam bidang ekonomi dari kebijakan Pemerintah untuk perbaikan perekonomian nasional yang sempat anjlok bahkan krisis Perdana 2001. Apalagi Presiden Habibie yang juga memiliki kewajiban memimpin pemerintahan yang sedang dalam kondisi transisi sesungguhnya dalam kondisi politik yang kurang baik, sebab gejolak politik masih sangat terasa sebagai buntut dari peristiwa 21 Mei 1998 Maghfuri, 2020. Sehingga sangatlah penting bagi Presiden Habibie untuk segera menyiapkan dan melaksanakan reformasi yang dituntut masyarakat Indonesia secara mendasar dan menyeluruh, karena posisi kepemimpinan Presiden Habibie saat itu bagaikan gunung berapi yang siap meletus jika salah dalam menentukan langkah. Salah satu peristiwa yang juga termasuk dalam peristiwa Mei 1998 adalah peristiwa 13-14 Mei 1998 dimana terdapat fakta bahwa etnis Tionghoa yang mendapat dampak dari kerusuhan yang merupakan akibat berkelanjutan krisis ekonomi era Orde Baru. Tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden Habibie, beliau meneken Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 26 mengenai penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, sehingga masyarakat Tionghoa mendapat tempat yang sama dengan warga negara lainnya Agustina 2019. Hal ini juga yang menjadi faktor peningkatan ekonomi di masyarakat, sebab dengan tidak adanya diskriminasi dalam berbagai hal termasuk ekonomi menyebabkan lebih terbukanya masyarakat dalam melakukan ekonomi secara tepat. [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 259 Presiden Habibie sendiri merupakan orang yang memiliki konsep industri padat karya, dimana konsep ini diterapkan lewat penerapan produk prioritas yang mana dengan teknologi-teknologi canggih yang menjadi nilai plus dalam sebuah produksi. Konsep tersebut didasarkan pada keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya serta sumber daya alam Gie 1994. Sesuatu yang sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan di Indonesia dilihat dari SDM serta SDA yang melimpah, yang dibutuhkan adalah pengelolaan dan kualitas yang memadai dalam pertarungan ekonomi. Dengan demikian inti dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden habibie dapat dikatakan sebagai perbaikan atas krisis ekonomi moneter yang terjadi pada masa Orde Baru serta mengenalkan ekonomi yang lebih baik terhadap perekonomian nasional kedepannya. Kebijakan yang ada ditujukan untuk mengendalikan perekonomian yang kacau agar menjadi seimbang dan dapat berjalan dengan tenang, dimana dalam prosesnya ada banyak pro dan kontra akibat posisi Habibie yang dianggap tidak sah sebagai presiden ataupun pendapat dirinya yang merupakan bagian dari era Orde Baru. Meski demikian pada masa kepemimpinan Presiden Habibie ini juga memiliki kelemahan dimana daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat Hakim and Giovani 2009. Diluar kekurangan tersebut kebijakan yang ada memberikan dampak yang baik dan membuka peluang perekonomian yang jauh lebih baik kedepannya serta untuk generasi selanjutnya.. KESIMPULAN Orde Baru yang mana merupakan masa kekuasaan Presiden Soeharto adalah era yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia lewat pencapaian serta pro kontra yang ada didalamnya. Turunnya Presiden Soeharto dari posisinya menandai berakhirnya Orde Baru, dimana hal tersebut diwarnai kericuhan di kalangan masyarakat Indonesia karena tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya tuntutan akan pergantian kepemimpinan. Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kepemimpinan digantikan oleh Habibie selaku wakil Presiden Soeharto yang meski hanya bertugas selama 17 bulan, tugas yang diemban beliau tidaklah mudah sebab kondisi Indonesia yang tengah dilanda krisis moneter. Krisis yang bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia berdampak pada Indonesia. Di Indonesia krisis ini dikarenakan pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA serta hutang negara atau utang swasta luar negeri, ditambah dengan inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada. Peristiwa Mei 1998 juga berperan apalagi kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Presiden Habibie memfokuskan kebijakannya pada penguatan serta pemulihan ekonomi pasca krisis moneter yang terjadi. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia serta membuat badan penyehat perbankan [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 260 nasional atau BPPN. Kelemahan dari kebijakan ekonomi Habibie terletak pada daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang tinggi usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat. DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal Agustina, Reza. 2019. “Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Kehidupan Etnis Cina Di Kota Palembang Tahun 1998-2003.” Universitas Sriwijaya. Aprilia, Lilik Eka. 2013. “Berakhirnya Pemerintahan Soeharto Tahun 1998.” Universitas Jember. Ariadi, Nanang E., and Dwi Sugiarto. 1999. “Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru.” Bulein Ekonomi Moneter Dan Perbankan 2 2 1 23–46. https//bmeb-bi-org/ Dewi, Indah Damaiyanti. 2019. “Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999.” Universitas Jambi. Galih, Bayu. 2018. “21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi ...” Jernih Melihat Dunia 2. 2018. Gie, Kwik Kian. 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama. Habibie, Bacharuddin Jusuf. 2006. Detik-Detik Yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta THC Mandiri. Hakim, Abdul, and Guswildan Giovani. 2009. “Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono 1945 - 2009.” Journal of Innovation in Business and Economics 3 2 161–80. Hamonangan, Iskandar. 2019. “Reformasi Menuju Demokrasi Kebijakan Luar Negeri Masa Presidensi B . J Habibie,” no. April 1–3. Hermawan, Agus. 2018. “GERAKAN MAHASISWA MENUJU REFORMASI 1998.” UIN Gunung Djati. Indonesia, Tim Nasional Penulisan Sejarah. 2011. “Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang Dan Zaman Republik.” In , edited by Saleh A. Djamhari, Volume 5, 808. Jakarta Balai Pustaka. [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 261 Krishayanto, E. 2000. “Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan Habibie Sebaga Presiden III Republik Indonesia.” Perspektif V 1 1–14. Lan, Thung Ju. 2010. Setelah Air Mata Kering. Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998. Edited by Thung Ju Lan and I. Wibowo. Cetakan ke. Jakarta Penerbit Buku Kompas. Maghfuri, Amin. 2020. “ANALISIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL ORDE REFORMASI 1998-2004 .” TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8 1 14–26. Mayrudin, Yeby Ma’asan. 2018. “Menelisik Program Pembangunan Nasional Di Era Pemerintahan Soeharto.” Journal Of Government Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 4 1 71–90. Moerti, Wisnoe. 2019. “Cerita Pelantikan Presiden Habibie, Satu-Satunya Yang Dilantik Di Istana.” 2019. https//m/ Murdadi, Bambang. 2012. “Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan.” Value Addedi Majalah Ekonomi Dan Bisnis 9 1 1–15. Nugroho, Helmi, Ianatu Solikha, Melinda Mutiara, Muhammad Haykal, Nabiilah nur Shabrina, Refki Adaniyah Tambak, Rivia Ramadatun Nisa, and Vira Yuniar. 2020. “PENGARUH SISTEM KEUANGAN EKONOMI PADA ERA ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Nurmalaningrum, Rizka Wahyu, and Agustinus Dewantara. 2018. “Peristiwa Mundurnya Soeharto Dari Jabatan Presiden Indonesia.” INA-Rxiv, 1–14. Perdana, Ari A. 2001. “Peranan Kepentingan ’ Dalam Mekanisme Pasar Dan Penentuan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia.” Economic Working Paper Series, 1–18. Pratama, Aswab Nanda. 2019. “11 Maret 1998, Saat Soeharto Dilantik Jadi Peresiden Untuk Kali Ketujuh.” Jernih Melihat Dunia. 2019. [Mahilda Saidatul Afiyah] SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021. 262 10371/11-maret-1998-saat-seoharto-dilantik-jadi-presiden-untuk-kali-ketujuh. Rickles, 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta Serambi Ilmu Semesta. Saidi, Zaidi. 1998. Soeharto Menjaring Matahari Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980. Bandung Mizan. Setiawan, Agus. 2009. “Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 1966-1971.” Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sunariyah. 2016. “6 Fakta Penting Dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998.” 2016. Syam, Nur. 2010. “JEJAK REFORMASI DALAM LINTASAN SOSIO-HISTORIS.” Retrieved From Uinsby Http// 1–11. Tarmidi, Lepi T. 19991. “Krisis Moneter Indonesia Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran * .” Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan 1 4 1–25. Tim Penulis Indonesia Investments. 2019a. “Keajaiban Orde Baru Soeharto Di Indonesia.” Indonesia Investments. 2019. ———. 2019b. “Orde Baru Suharto Pembangunan Di Bawah Pemerintahan Otoriter.” Indonesia Investments. 2019. htps// Utami, Silmi Nurul. 2021. “Kebijakan Politik Masa Pemerintahan Habibie.” Jernih Melihat Dunia. 2021. Wijaya, Junior Hendri, and Iman Amanda Permatasari. 2018. “Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie Dan Megawati Di Indonesia.” Cakrawala Jurnal Litbang Kebijakan 12 2 196–207. htp//cakrawala Woyanti, Nenik, and Mulyo Budi Setiawan. 2006. “Dampak Utang Luar Negeri Dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pra Dan Pasca Krisis Moneter.” Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 13 I 21–41. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Habibie dan Megawati merupakan presiden di Indonesia dengan masa kepemimpian tercepat. Hal itu dikarenakan dalam situasi menuntut untuk menggantikan presiden terdahulu yang lengser. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah capaian masa pemerintahan presdien BJ. Habibie dan Megawati. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menunjukan Masa pemerintahan BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden Indonesia mesti dalam kurun waktu yang singkat. BJ Habibie berhasil menceta beberapa capaian semasa pemerintahannya yaitu membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi dibidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden yaitu dibidang politik Megawati menciptakan kabinet gotong royong, membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengadakan pemilu yang bersifat demokrais pada tahun 2004, dibidan ekonomi memperbaiki kinerja ekspor, Megawati berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, telah berhasil menangkap 17 jendral yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna KepriEdi KrisharyantoPergantian kepemimpinan nasional dalam suatu negara perlu ada aturan, prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanannya, hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap pelaksana yang terkait langsung dalam setiap proses suksesi T. TarmidiKrisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan kelanjutannya. Ari PerdanaAgainst the popular perception that the New Order economic policymaking was subservient to the interests of capital and oriented towards the market, empirical analysis suggests that economic policymaking of the era was indeed centralistic and state-centered. While capital owners could influence policy directions, their role was fairly limited. Market-based economy, on the other hand, was rarely implemented in full, as deregulation and liberalisation policies undertaken during the period were more results of external pressures instead of an ideological choice. After Soeharto, the relative domination of the state vis-…-vis global capital declined, yet it is still too early to conclude that the domination of the state in policymaking has been taken over by that of global Daftar Rujukan Buku Dan Jurnal AgustinaDAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal Agustina, Reza. 2019. "Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Kehidupan Etnis Cina Di Kota Palembang Tahun 1998-2003." Universitas Sriwijaya. Pemerintahan Soeharto Tahun 1998Lilik ApriliaEkaAprilia, Lilik Eka. 2013. "Berakhirnya Pemerintahan Soeharto Tahun 1998." Universitas Jember. E AriadiDwi SugiartoAriadi, Nanang E., and Dwi Sugiarto. 1999. "Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru." Bulein Ekonomi Moneter Dan Perbankan 2 2 1 23-46. https//bmeb-bi-org/ Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999Indah DewiDamaiyantiDewi, Indah Damaiyanti. 2019. "Kebangkitan Perekonomian Indonesia Dalam Pemikiran Bacharuddin Jusuf Habibie 1998-1999." Universitas Jambi. MasyarakatAdat di dalam suku-suku sudah memiliki aliansi, afiliasi dan asosiasi, maka demokrasi yang dibangun berdasarkan suku, dibangun atas dasar kondisi real dimaksud. Namun, hingga hampir sepuluh tahun perubahan politik pasca reformasi 1997-1998 di Indonesia, transisi menuju pemerintahan yang demokratis masih belum dapat menghasilkan

Jawabankarena pada masa itu banyak terjadi penyimpangan" yg mengakibatkan terjadinya krisis moneter , dalam hal ini krisis politik juga ikut terjadi karena adanya krisis moneter , nilai tukar rupiah menjadi turun

Masingmasing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Menurut Lester dan Steward, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda : a.
– Adjarian tahu tidak sebab-sebab terjadinya reformasi? Pada 13 Mei 1998, rakyat Indonesia meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kali ini kita akan membahas mengenai sebab-sebab terjadi reformasi 1998 yang juga menjadi materi sejarah kelas 12 SMA. Tanggal 14 Mei 1998 pecahlah kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta, di mana rakyat menuntut untuk mundurnya Presiden Soeharto. Baca Juga Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Nah, 18 Mei 1998 para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan ketua DPR/MPR saat itu mengeluarkan pertanyaan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Turunnya Presiden Soeharto berdampak pada nilai tukar rupiah yang turun sampai Rp per dollar. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presidennya saat itu yaitu Habibie. Yuk, kita simak penjelasan lengkapnya mengenai sebab-sebab reformasi, mulai dari tujuan, faktor pendorong, dan agenda reformasi berikut ini! “Reformasi terjadi pada Mei 1998 saat rakyat menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.”
Padatahun 1998, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 24,23 persen (49,5 juta orang) (DataStrategis BPS).. Tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan krisis ekonomi yangmelanda Indonesia pada pertengahan 1997 yang berakibat pada meroketnya harga-hargakebutuhan dan berdampak parah pada penduduk miskin (Data Strategis BPS).
mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat – Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Reformasi 1998 adalah upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sejak saat itu, perubahan struktur pemerintahan dan pengawasan telah diterapkan di semua tingkatan pemerintahan. Namun, meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan, reformasi 1998 tidak berhasil dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pertama, salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang cukup untuk mengimplementasikan reformasi 1998. Selain itu, pemerintah juga tidak mengambil tindakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah justru membuat kebijakan yang membuat ekonomi Indonesia semakin melambat. Kedua, kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pemerintah tidak mengalokasikan dana ke sektor-sektor penting yang akan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi semakin melambat dan menyebabkan masyarakat tidak mampu menikmati manfaat yang dijanjikan oleh reformasi 1998. Ketiga, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dan banyak orang yang belum memiliki akses ke pendidikan yang baik. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang disediakan oleh reformasi 1998. Keempat, masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah dan sulit untuk memperoleh akses ke infrastruktur yang baik. Hal ini membuat pelaku usaha sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga membuat biaya produksi yang tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena kurangnya komitmen pemerintah, kurangnya investasi, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat1. Reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena kurangnya komitmen dari Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. 1. Reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena kurangnya komitmen dari pemerintah. Reformasi 1998 adalah periode transformasi politik di Indonesia setelah era pemerintahan Orde Baru. Perubahan politik ini diharapkan akan menciptakan perbaikan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Meskipun reformasi 1998 telah menyebabkan perubahan politik yang signifikan, gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah di masa reformasi 1998 tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap pemulihan ekonomi. Pemerintah tidak menyediakan dukungan yang cukup untuk meningkatkan produksi, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak berkelanjutan. Selain itu, kurangnya komitmen dari pemerintah juga menyebabkan keterlambatan dalam meningkatkan legalitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Ini menyebabkan efisiensi birokrasi yang rendah, produktivitas yang rendah, dan kemiskinan yang berkepanjangan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia kehilangan harapan untuk menikmati manfaat ekonomi dari reformasi 1998. Kurangnya komitmen dalam meningkatkan investasi dan infrastruktur juga menyebabkan pembangunan yang lambat. Pemerintah tidak melakukan investasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak berkelanjutan. Kurangnya komitmen dari pemerintah juga berdampak pada peningkatan tingkat inflasi, yang membuat harga barang-barang menjadi lebih tinggi. Ini menyebabkan masyarakat kurang mampu membeli barang-barang yang diperlukan sehingga menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Kurangnya komitmen pemerintah juga menyebabkan kurangnya investasi di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini telah membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menikmati manfaat dari peningkatan kualitas hidup. Dengan semua alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan dukungan yang cukup untuk meningkatkan produksi dan infrastruktur, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak berkelanjutan. 2. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 dari era otoriter ke era demokrasi diharapkan dapat membawa kemajuan ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya Reformasi 1998 tidak dapat memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi masyarakat. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Sejak reformasi 1998, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang menguntungkan masyarakat seperti menghapuskan monopoli dan menghilangkan kebijakan proteksi terhadap industri. Namun, pemerintah tidak mampu membiayai sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat dengan alokasi anggarannya yang terbatas. Pemerintah Indonesia masih terkendala dengan pengeluaran yang tinggi untuk membayar utang luar negeri yang mengurangi anggaran untuk pembangunan sektoral. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dalam mengembangkan sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan dukungan finansial yang cukup untuk sektor-sektor tersebut. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga berdampak buruk pada pengembangan sektor-sektor tersebut. Karena kurangnya dana yang tersedia, sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat tidak dapat berkembang dengan maksimal. Sementara itu, pemerintah lebih memilih untuk menginvestasikan dana untuk pemulihan perekonomian dan membayar utang luar negeri. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menyebabkan penduduk miskin semakin bertambah. Sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat seperti perkebunan, perikanan dan pertanian tidak dapat berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini membuat masyarakat yang tergantung pada sektor tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat berkembang dengan optimal. Hal ini karena pemerintah tidak mampu menyediakan subsidi yang cukup untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Pemerintah juga tidak mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulannya, kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pemerintah tidak mampu membiayai sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat dengan alokasi anggarannya yang terbatas. Selain itu, kurangnya investasi atau pembiayaan yang diarahkan kepada sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat juga menyebabkan perekonomian Indonesia tidak dapat berkembang dengan optimal. 3. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 menjadi tahun penting di Indonesia karena di tahun tersebut Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosialnya. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan perbaikan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan yang dicapai, reformasi ini gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah yang rendah di Indonesia. Berdasarkan laporan World Bank, tingkat partisipasi sekolah di Indonesia hanya sekitar 80%, yang berarti bahwa banyak anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini juga berdampak pada kualitas pendidikan yang tersedia di Indonesia, yang masih relatif rendah. Kualitas pendidikan yang rendah ini menghambat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kurangnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi modern. Teknologi modern dapat membantu masyarakat untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas dan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, jika masyarakat tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak, mereka tidak dapat memanfaatkan teknologi modern sepenuhnya. Ini berarti bahwa masyarakat tidak dapat meningkatkan produktivitas mereka dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya tingkat pendidikan juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memiliki pekerjaan yang layak. Meskipun ada banyak peluang pekerjaan di Indonesia, banyak pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian tertentu. Namun, jika tingkat pendidikan rendah, masyarakat tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ini berarti bahwa banyak masyarakat yang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat adalah salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kurangnya pendidikan dapat menghambat masyarakat dari menggunakan teknologi modern, meningkatkan produktivitas, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan reformasi 1998, pemerintah harus meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat akan pendidikan yang layak. 4. Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 disebut sebagai masa transisi sejarah Indonesia dari era Orde Baru ke era demokrasi. Reformasi 1998 berfokus pada tujuh bidang, yaitu politik, hukum, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan lingkungan. Tujuan dari reformasi 1998 adalah untuk menciptakan perbaikan ekonomi di Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang berbeda. Infrastruktur di Indonesia masih sangat terbatas. Jalan-jalan dan jembatan rusak dan tidak layak untuk digunakan. Jalan tol dan jembatan baru telah dibangun, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kurangnya listrik di beberapa wilayah di Indonesia juga menghambat perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menghambat pengembangan sektor ekonomi di Indonesia. Infrastruktur yang buruk akan menghambat transportasi, sehingga menyebabkan biaya tinggi untuk mengangkut barang. Selain itu, biaya produksi juga akan meningkat karena masalah transportasi. Di sisi lain, masalah listrik dan kurangnya listrik juga akan menghambat perkembangan ekonomi. Beberapa perusahaan tidak dapat menggunakan mesin-mesin yang memerlukan listrik karena listrik tidak tersedia. Kurangnya infrastruktur juga menghambat perkembangan jaringan bisnis di Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat mengembangkan jaringan bisnis karena tidak ada infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Selain itu, masalah listrik juga mengakibatkan perusahaan sulit untuk menggunakan peralatan yang memerlukan listrik. Hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masih terbatasnya infrastruktur di Indonesia juga menjadi alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kurangnya infrastruktur menghambat transportasi, meningkatkan biaya produksi, dan menghambat pertumbuhan jaringan bisnis di Indonesia. Selain itu, listrik yang tidak tersedia juga menghambat aktivitas bisnis di Indonesia. Infrastruktur yang buruk dan kurangnya listrik merupakan salah satu alasan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat.
Kemudian setelah Reformasi 1998 telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menganut sistem masyarakat dalam perencanaan daerah, tulisan ini diharapkan dapat 12 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 48. 13Ibid., hal. 49. Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas
Mengapa Reformasi 1998 Gagal Dalam Menciptakan Perbaikan Ekonomi Pada Masyarakat – Reformasi 1998 di Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan politik selama 32 tahun. Walaupun reformasi ini diungkapkan bertujuan untuk menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat, sayangnya, reformasi ini gagal dalam mencapainya. Penyebab utama gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya kejelasan visi dan tujuan. Kegagalan dalam menentukan arah yang jelas telah menyebabkan reformasi ini menjadi tidak berpikir jernih, terutama dalam hal strategi pemulihan ekonomi. Ini telah menyebabkan berbagai hambatan bagi kemajuan ekonomi dan menjadikan proses pemulihan lebih lambat dan menyulitkan. Kemudian, berbagai upaya untuk menciptakan perbaikan ekonomi masyarakat juga gagal karena lemahnya pemerintah saat menjalankan reformasi. Pemerintah gagal dalam mengatur dan meningkatkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga gagal dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha untuk melakukan investasi yang produktif. Kemudian, kurangnya komitmen pemerintah terhadap reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pemerintah tidak memberikan prioritas yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan tidak menekankan pentingnya mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan. Selain itu, kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap reformasi juga membuat proses pemulihan ekonomi lebih terbatas. Ini telah menyebabkan terbatasnya sumber daya yang diinvestasikan kepada proyek-proyek pemulihan, sehingga mengurangi kemungkinan perbaikan ekonomi yang signifikan. Kemudian, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Masyarakat tidak menyadari pentingnya reformasi dan kemajuan ekonomi, sehingga tidak ada kemauan untuk mendukung proyek-proyek pemulihan ekonomi yang direncanakan. Kesimpulannya, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat karena banyak faktor, antara lain kurangnya kejelasan visi dan tujuan, lemahnya pemerintah dalam menjalankan reformasi, kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap reformasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan, diperlukan komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha. Penjelasan Lengkap Mengapa Reformasi 1998 Gagal Dalam Menciptakan Perbaikan Ekonomi Pada Masyarakat1. Reformasi 1998 di Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan politik selama 32 Penyebab utama gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya kejelasan visi dan Kegagalan dalam menentukan arah yang jelas telah menyebabkan reformasi ini menjadi tidak berpikir jernih, terutama dalam hal strategi pemulihan Lemahnya pemerintah saat menjalankan reformasi juga menjadi penyabab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada Untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan, diperlukan komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha. 1. Reformasi 1998 di Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan politik selama 32 tahun. Reformasi 1998 di Indonesia ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan politik selama 32 tahun. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan besar dalam banyak hal, termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, meskipun perubahan ini telah terjadi, banyak orang yang berpikir bahwa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi untuk masyarakat. Pada artikel ini, akan dijelaskan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pertama, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi karena masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah yang menyebabkan banyak masalah ekonomi di Indonesia, termasuk menghalangi pengembangan infrastruktur, meningkatkan biaya produksi dan mengurangi tingkat investasi. Oleh karena itu, tanpa penanganan korupsi yang efektif, reformasi 1998 tidak dapat membantu menciptakan perbaikan ekonomi di Indonesia. Kedua, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi karena kurangnya pemahaman terhadap ekonomi pasar. Pada saat reformasi berlangsung, banyak orang di Indonesia yang masih memiliki pandangan tradisional tentang ekonomi. Mereka masih mempercayai bahwa pemerintah dapat menciptakan perbaikan ekonomi dengan mengambil tindakan sentralisasi dan intervensi yang kuat. Namun, kenyataannya, pemerintah berusaha untuk membuka pasar dan menghilangkan intervensi pemerintah, yang berarti bahwa reformasi gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi. Ketiga, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi karena masalah-masalah struktural yang masih ada di Indonesia. Ini termasuk masalah seperti tingginya tingkat pengangguran, keterbelakangan kota-kota kecil, ketidakseimbangan distribusi pendapatan di antara daerah dan kesenjangan antara kota-kota besar dan kecil. Masalah-masalah ini menghalangi perbaikan ekonomi di Indonesia, karena mereka menghalangi laju pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembangunan infrastruktur. Keempat, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi karena kurangnya tingkat investasi di Indonesia. Tanpa tingkat investasi yang tinggi, perbaikan ekonomi di Indonesia tidak dapat dicapai. Ini disebabkan oleh fakta bahwa investasi membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan riil. Selanjutnya, tingkat investasi yang rendah juga menghalangi pembangunan infrastruktur, yang merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia, karena ia membuka jalan bagi berbagai perubahan ekonomi dan politik. Namun, meskipun telah terjadi perubahan-perubahan ini, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah seperti korupsi, kurangnya pemahaman tentang ekonomi pasar, masalah struktural dan kurangnya tingkat investasi. Dengan demikian, untuk menciptakan perbaikan ekonomi yang lebih berkelanjutan, Indonesia harus menyelesaikan masalah-masalah ini. 2. Penyebab utama gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya kejelasan visi dan tujuan. Penyebab utama kegagalan reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya kejelasan visi dan tujuan. Reformasi 1998 adalah upaya untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang telah ada selama bertahun-tahun. Reformasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari politik hingga ekonomi. Namun, ketika datang untuk menciptakan perbaikan ekonomi, reformasi ini gagal karena tidak ada visi yang jelas tentang bagaimana cara mencapai tujuan ini. Ketika reformasi dimulai, para pemimpin tidak memiliki visi yang jelas tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Ini menyebabkan para pemimpin tidak bisa menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan ini. Karena tidak ada visi yang jelas, para pemimpin tidak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, tidak ada yang tahu bagaimana cara mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan. Beberapa pemimpin mencoba untuk mengambil pendekatan yang berbeda, namun mereka tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Mereka juga tidak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Akibatnya, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kesimpulannya, kurangnya kejelasan visi dan tujuan adalah penyebab utama kegagalan reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Karena tidak ada visi yang jelas tentang bagaimana cara mencapai tujuan ini, para pemimpin tidak bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Akibatnya, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. 3. Kegagalan dalam menentukan arah yang jelas telah menyebabkan reformasi ini menjadi tidak berpikir jernih, terutama dalam hal strategi pemulihan ekonomi. Reformasi 1998 menjadi momentum penting yang menandai perubahan signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Reformasi tersebut dimulai dengan meletakkan Presiden Soeharto, yaitu Presiden yang berkuasa selama 30 tahun. Reformasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Namun, di sisi lain, reformasi ini juga gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kegagalan dalam menentukan arah yang jelas telah menyebabkan reformasi ini menjadi tidak berpikir jernih, terutama dalam hal strategi pemulihan ekonomi. Kegagalan dalam menentukan arah yang jelas merupakan salah satu penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pada saat reformasi, para pemimpin tidak dapat menentukan arah yang jelas tentang bagaimana mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Sebaliknya, mereka terlalu sibuk dengan mencari cara untuk membongkar rezim Soeharto yang telah lama berkuasa. Hal ini menyebabkan para pemimpin tidak dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menangani masalah ekonomi yang ada. Karena tidak ada arah yang jelas, para pemimpin juga tidak dapat menentukan tujuan yang jelas dari reformasi. Akibatnya, para pemimpin tidak dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, para pemimpin juga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai bagaimana menangani masalah ekonomi yang ada. Sebaliknya, mereka terlalu sibuk dengan tugas-tugas politik dan mengabaikan masalah ekonomi. Kegagalan dalam menentukan arah yang jelas juga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik. Ketika terjadi perubahan politik, kebijakan ekonomi yang telah diterapkan sebelumnya juga berubah. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi khawatir karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ekonomi mereka di masa depan. Ketidakstabilan politik ini juga menyebabkan para investor dan pemilik modal menjadi enggan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga menghambat pemulihan ekonomi. Kesimpulannya, kegagalan dalam menentukan arah yang jelas telah menyebabkan reformasi 1998 menjadi tidak berpikir jernih, terutama dalam hal strategi pemulihan ekonomi. Tidak adanya arah yang jelas telah menyebabkan para pemimpin tidak dapat menentukan tujuan yang jelas dari reformasi, serta tidak dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai bagaimana menangani masalah ekonomi. Selain itu, ketidakstabilan politik juga menyebabkan masyarakat menjadi khawatir dan investor enggan berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian, kegagalan dalam menentukan arah yang jelas telah membuat reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. 4. Lemahnya pemerintah saat menjalankan reformasi juga menjadi penyabab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 merupakan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden B. J. Habibie untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Meskipun secara umum reformasi ini dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, namun secara khusus tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memperkuat institusi demokrasi dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Salah satu alasan yang paling kuat adalah lemahnya pemerintah saat menjalankan reformasi. Kepemimpinan yang lemah dari pemerintah dalam menjalankan reformasi adalah salah satu alasan yang paling umum dikutip untuk menjelaskan mengapa reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa alasan berikut. Pertama, kurangnya komitmen dari pemerintah dalam menjalankan reformasi. Pemerintah tidak menampilkan komitmen yang kuat untuk menjalankan reformasi dengan benar, menyebabkan reformasi tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kedua, kurangnya koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses reformasi. Tidak adanya koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam reformasi, menyebabkan proses reformasi berjalan kurang efektif dan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, adanya keengganan dari pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses reformasi. Pemerintah enggan untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses reformasi, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi nirlaba, menyebabkan proses reformasi tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Keempat, adanya konflik di antara berbagai kementerian yang terlibat dalam reformasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kurangnya koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam reformasi, menyebabkan konflik antar berbagai kementerian yang terlibat dalam reformasi. Hal ini menyebabkan reformasi tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kesimpulannya, lemahnya pemerintah saat menjalankan reformasi juga merupakan penyebab kegagalan reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dari pemerintah dalam menjalankan reformasi, kurangnya koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam reformasi, adanya keengganan dari pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses reformasi, dan adanya konflik di antara berbagai kementerian yang terlibat dalam reformasi. Dengan demikian, lemahnya pemerintah dalam menjalankan reformasi merupakan penyebab utama kegagalan dalam reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. 5. Kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 1998 ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri. Namun, tahun 1998 juga menandai kegagalan reformasi ini dalam menciptakan perbaikan ekonomi. Pemerintah gagal dalam memberikan dukungan yang cukup kepada reformasi, dan masyarakat juga gagal dalam memberikan komitmen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa reformasi berhasil. Komitmen pemerintah yang kurang merupakan salah satu penyebab kegagalan reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi. Saat ini, pemerintah tampaknya lebih tertarik untuk menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan publik. Hal ini membuat reformasi ekonomi yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan lancar, karena adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Pemerintah juga kurang bertekad untuk memberikan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan reformasi. Hal ini menyebabkan reformasi tidak dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri. Masyarakat juga gagal dalam memberikan komitmen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa reformasi berhasil. Masyarakat tampaknya kurang sadar akan pentingnya menjalankan reformasi untuk kepentingan umum. Mereka juga kurang bertekad untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan reformasi. Mereka juga kurang berminat untuk menyumbangkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan reformasi. Hal ini menghalangi tujuan reformasi yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri. Kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap kegagalan reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Pemerintah gagal dalam memberikan dukungan yang cukup kepada reformasi dan masyarakat juga gagal dalam memberikan komitmen yang diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi berhasil. Hal ini menghalangi tujuan reformasi yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi berhasil. 6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi juga menjadi penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Reformasi 1998 telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum merasakan dampak positifnya terutama dalam menciptakan perbaikan ekonomi. Salah satu penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan perbaikan ekonomi di masyarakat. Masyarakat harus menyadari pentingnya reformasi dan mengerti bagaimana reformasi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Tanpa kesadaran ini, masyarakat tidak akan melakukan perubahan sosial yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa reformasi 1998 akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menciptakan perubahan yang diperlukan. Banyak masyarakat yang mengharapkan reformasi 1998 untuk memberikan hasil yang cepat dan mengharapkan hal tersebut dapat menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Namun, realitasnya adalah bahwa reformasi tidak dapat menciptakan perbaikan ekonomi secara instan. Perbaikan ekonomi hanya akan terjadi jika masyarakat mau melakukan perubahan dan melakukan komitmen yang diperlukan untuk membangun kembali ekonomi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi juga berdampak negatif terhadap reformasi 1998. Tanpa kesadaran ini, masyarakat tidak dapat mengerti bagaimana reformasi dapat membantu mereka. Beberapa masyarakat bahkan menganggap reformasi 1998 sebagai sebuah upaya untuk mengambil keuntungan dari masyarakat yang lebih miskin. Hal ini membuat masyarakat menjadi enggan untuk mendukung reformasi 1998. Kesimpulannya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi 1998 adalah salah satu penyebab gagalnya reformasi 1998 dalam menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa reformasi 1998 tidak akan menciptakan perubahan secara instan dan perlu melakukan komitmen untuk membangun kembali ekonomi. Masyarakat juga harus menyadari bahwa reformasi 1998 bukan sekedar untuk mengambil keuntungan dari masyarakat yang lebih miskin. Dengan kesadaran ini, masyarakat dapat mendukung reformasi 1998 dan membantu menciptakan perbaikan ekonomi pada masyarakat. 7. Untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan, diperlukan komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha. Reformasi 1998 merupakan peristiwa yang sangat penting di Indonesia, yang berlangsung selama beberapa tahun dan berakhir dengan kejatuhan Suharto dan Revolusi Reformasi. Tujuan utama dari Reformasi 1998 adalah untuk menciptakan perbaikan ekonomi di Indonesia. Namun, meskipun Reformasi 1998 telah mencapai tujuan politiknya, tujuan ekonominya tidak tercapai sepenuhnya. Salah satu alasan utama mengapa Reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi di Indonesia adalah kurangnya komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha. Meskipun Reformasi 1998 telah mengubah ketentuan politik di Indonesia, pemerintah tidak cukup komitmen untuk mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah struktur ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat dan para pengusaha juga harus berkomitmen untuk bekerja keras untuk menciptakan perubahan ekonomi. Ini karena Reformasi 1998 tidak mengharuskan masyarakat dan para pengusaha untuk bertindak untuk mengejar tujuan ekonomi yang diharapkan. Masyarakat dan para pengusaha harus lebih berinovasi dan berpikir kreatif untuk meningkatkan ekonomi, tetapi banyak dari mereka yang tidak melakukannya. Kurangnya komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha menyebabkan Reformasi 1998 gagal dalam menciptakan perbaikan ekonomi di Indonesia. Reformasi 1998 telah membawa perubahan politik yang signifikan, tetapi perubahan ekonomi yang diinginkan tidak tercapai. Untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan, diperlukan komitmen dan kerja keras dari pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.
AkarMasalah PLN. Pada dasarnnya, persoalan PLN yang paling utama adalah konsep kepemilikan. Sistem ekonomi neolib memang tidak memiliki konsep kepemilikan sehingga segala sesuatu yang bernilai boleh menjadi komoditas. Berbeda dengan Islam yang memiliki konsep kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu individu, umum, Jawaban1. Maraknya kasus korupsi yang melanda para Kerukunan dan toleransi yang pada zaman orde baru terpelihara kini kondisinya semakin memprihatinkan3. Mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sulit. 4. Sepanjang masa reformasi, Indonesia gagal melahirkan pemimpin nasional yang Kasus orang hilang menjelang reformasiPenjelasan Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal sebab tidak ada ideologi, konsep, dan rencana yang dipersiapkan setelah tumbangnya rezim Orde maraknya kasus korupsi yang melanda para kerukunan dan toleransi yang pada zaman orde baru terpelihara kini kondisinya semakin memprihatinkan, mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi semakin sulit. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak membuat masyarakat semakin sepanjang masa reformasi, Indonesia gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat. Terlihat dari kepemimpinan presiden terakhir, Presiden SBY, yang dinilai publik sering ragu-ragu dalam mengambil kasus orang hilang menjelang reformasi tidak menyentuh aktor-aktor intelektual. Sebanyak 55,7 persen responden menyatakan tuntutan agar kasus penembakan dan penculikan aktivis segera diusut dan dituntaskan. Perjuangan mahasiswa pascareformasi 1998 juga cenderung sporadis karena terpecah oleh kepentingan tiap-tiap demikian, kontrol sosial politik terhadap penguasa menjadi aset ekonomi bangsa yang dikuasai pemodal asing, seperti Indosat dan Telkom, serta kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi bukti, kebijakan pemimpin pascareformasi belum berpihak kepada subsidi dan privatisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan dua dari 10 butir Konsensus Washington tahun itu penanda kuatnya cengkeraman neoliberalisme di negara lain reformasi tak berjalan adalah pembangunan yang terjadi saat ini tidak menghidupkan modal sosial MEMBANTUMAAF KALO ADA YANG SALAH SEKIRANYA 21. Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia. Ilmu administrasi negara dilahirkan pada abad ke-19, ketika perhatian masyarakat akademis mulai tertarik mengamati kegiatan-kegiatan suatu negara (The bussines of the state). Revolusi yang mengubah administrasi negara menjadi suatu ilmu dan profesi yang independen, aslinya tidak bisa Jakarta - Hari ini, 12 Mei, 23 tahun lalu tragedi Trisakti menjadi salah satu pencetus gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa makin masif. Krisis moneter 1998 yang melanda dunia saat itu pun membawa dampak besar bagi Indonesia. Diawali dengan menurunnya nilai tukar mata uang rupiah yang merosot, sektor lain pun juga mulai berdampak. Sektor ekonomi dan perbankan membuat pasar modal dan pasar uang tersungkur, akibatnya sejumlah bank di Indonesia mengalami bangkrut akibat tingginya suku 1998 juga menyebabkan harga jual barang naik gila-gilaan, kondisi tersebut diperparah dengan bangkrutnya sejumlah perusahaan berskala besar dan kecil, tercatat sebanyak 70 persen mengalami kebangkrutan di pasar modal akibat krisis moneter 1998 20 juta orang menjadi pengangguran karena pelaku industri terpaksa melakukan PHK, Meledaknya jumlah pengangguran akibat PHK, dan mahalnya harga barang akibat mata uang rupiah yang anjlok menyebabkan daya beli masyarakat menurun, hal ini membawa dampak terhadap pendapatan per kapita tahun 1998 buncit menjadi 610 dolar AS. Meningkatkannya jumlah pengangguran secara massal ini memicu kesenjangan sosial sehingga terjadilah tragedi penjarahan serta isu rasisme. Selain dari sektor ekonomi, krisis moneter 1998 juga menyebabkan kekisruhan yang berujung dilengserkannya Presiden moneter bermula pada pertengahan Juli 1997 akibat mata uang rupiah yang melemah, bahkan memasuki 1998, rupiah tak berdaya dan tersungkur di angka per satu dolar AS, dan merupakan nilai mata uang rupiah paling rendah sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. Berikut ini merupakan dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia, dirangkum dari berbagai sumber1. Kredit macet bank-bank Indonesia dan perusahaan kolapsBanyak perusahaan yang gagal membayar utang mereka lantaran nilai rupiah yang melemah, akibatnya bank-bank di Indonesia mengalami kredit macet. Banyak bank yang terpengaruh akibat kredit macet dan tidak sedikit pula yang mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan beberapa bank demi keselamatan ekonomi rupiah yang melemah, perusahaan yang tidak bisa membayar hutang akhirnya kolaps, terutama perusahaan yang menggunakan bahan baku impor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tinggi menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan modal lebih banyak, terlebih mereka harus menggunakan dolar AS untuk bertransaksi. Sementara modal dari bank mengalami kredit macet, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini tidak dapat berproduksi karena bahan baku tidak dapat. Tidak ada produksi sama artinya tidak ada pemasukan, itulah sebabnya perusahaan tidak dapat membayar hutang dan berakhir tidak hanya sampai di situ, karena bangkrut perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK skala besar-besaran. Pengangguran di mana-mana dan angka kemiskinan meroket Hilangnya kepercayaan investor asingUntuk mengatasi krisis moneter, Pemerintah membuka pintu keran untuk investor asing yang ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Pemerintah mencoba melepas nilai tukar mata uang rupiah saat itu sesuai dengan harga pasar dan diharapkan dapat memperbaiki nilai tukar rupiah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, nilai kurs rupiah malah semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Kondisi tersebut mempengaruhi kepercayaan binvestor asing yang berinvestasi di Indonesia. Investor asing tersebut berbondong-bondong meninggalkan Indonesia, akibatnya banyak perusahaan yang bangkrut karena kehilangan sumber modal dari investor Harga bahan pokok naik dan demi skala besarIklan Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tinggi mencapai menyebabkan harga bahan pokok melonjak tajam, kondisi ini semakin memperkeruh keadaan setelah terjadinya PHK besar-besaran dan pengangguran bertebaran di mana-mana. Masyarakat yang tidak mampu membeli bahan pokok merasa marah dan akhirnya memicu kericuhan dan demo yang terjadi di skala besar terjadi di hampir seluruh Indonesia, sebagian besar diprakarsai oleh mahasiswa yang menuntut reformasi, penurunan Soeharto dari jabatan kepresidenan. Demo yang awalnya berjalan tertib, kemudian terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Demo tersebut berlangsung cukup lama, dari pertengahan hingga menjelang akhir tahun 1998. Kerusuhan demo yang disebabkan oleh bentrokan antara mahasiswa dengan aparat tersebut menyebabkan 4 orang mahasiswa Trisakti kehilangan Penjarahan dan rasismeKemarahan masyarakat dilampiaskan kepada etnis Tionghoa, kecemburuan sosial membangkitkan isu rasisme yang muncul secara tiba-tiba. Masyarakat melakukan penjarahan terhadap toko-toko Cina, melakukan penyerangan secara bergerombol dan melakukan pelanggaran HAM berat. Penjarahan dan penyerangan terhadap etnis Tionghoa ini terjadi di berbagai kota di Indonesia. Aparat tidak berdaya membendung peristiwa tersebut, rakyat Indonesia pun sudah tidak lagi mempercayai pemerintah dan menuntut terjadinya Berakhirnya Orde BaruSoeharto akhirnya mundur dari jabatan kepresidenan yang dipangkunya selama 32 tahun, dengan begitu berakhir era Orde Baru. Alasan utama Soeharto akhirnya mundur yakni tuntutan rakyat yang mengharap reformasi di segala bidang, serta permintaan pergantian kepemimpinan nasional.“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998,” ujar Soeharto, disadur dari buku Detik-detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, terbit 2006 karya Bacharuddin Jusuf Habibie. Era reformasi pun KHOIRUL MUHID Baca 23 Tahun Reformasi 4 Penyebab Utama Krisis Moneter 1998, Nilai Mata Uang Anjlok
SosokSuharto belakangan diimpikan sebagian masyarakat Indonesia ketika kondisi ekonomi dan bisa berkiprah dalam membangun bangsa dan negara bahkan karena kiprah beliau memimpin selama 32
JawabanGerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal sebab tidak ada ideologi, konsep, dan rencana yang dipersiapkan setelah tumbangnya rezim Orde Soeharto lengser, mahasiswa tidak memikirkan bagaimana seharusnya bangsa ini dibangun,perjuangan mahasiswa pascareformasi 1998 juga cenderung sporadis karena terpecah oleh kepentingan tiap-tiap golongan. ”Dengan demikian, kontrol sosial politik terhadap penguasa menjadi lemah,”banyaknya aset ekonomi bangsa yang dikuasai pemodal asing, seperti Indosat dan Telkom, serta kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi bukti, kebijakan pemimpin pascareformasi belum berpihak kepada rakyat.”Penghilangan subsidi dan privatisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan dua dari 10 butir Konsensus Washington tahun 1989. Hal itu penanda kuatnya cengkeraman neoliberalisme di negara kita. bukti lain reformasi tak berjalan adalah pembangunan yang terjadi saat ini tidak menghidupkan modal sosial MEMBANTU
Pasal65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Cita – cita perjuangan tersebut juga Jakarta Tujuan reformasi perlu dipahami oleh setiap rakyat Indonesia. Apalagi, gerakan ini merupakan titik balik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Gerakan reformasi pada 1998 ini dilatar belakangi oleh krisis multidimensi akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan orde baru di masa lalu. Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, Ketahui Makna Setiap Silanya Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia, Begini Fungsi Utamanya Tujuan BPUPKI, Tugas, dan Rumusan Dasar Negara dari Tokoh Nasional Indonesia Untuk mengenali apa arti dari gerakan ini dan apa tujuannya, kamu perlu memahami benar makna dari reformasi itu sendiri. Reformasi sendiri memiliki makna perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum serta bidang lainnya. Berikut rangkum dari berbagai sumber, Minggu 13/6/2021 tentang tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, kamu perlu mengenali maknanya sebelum mengetahui tujuan reformasi. Secara umum, reformasi bisa dimaknai sebagai perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya pemerintah saja. Pengertian reformasi menurut para ahli Sedarmayanti 2009 67. Menurut Sedarmayanti, reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik good governance. Sinambela dan kawan-kawan 2014 25. Menurut Sinambela dkk, reformasi secara teoretis, adalah perubahan di mana kedalamannya terbatas sedangkan keleluasaan perubahannya melibatkan seluruh di IndonesiaMahasiswa merayakan lengsernya Soeharto dengan menceburkan diri di kolam kompleks Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto disambut suka cita dan menjadi akhir dari aksi pendudukan Gedung DPR/MPR. KEMAL JUFRI/AFPReformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana kala itu pemerintah orde baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan reformasi ini adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih jelasnya, tujuan reformasi adalah supaya masyarakat tidak kesulitan lagi memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini jugalah yang menjadi penyebabutama munculnya gerakan reformasi ini. Gerakan reformasi ini dipengaruhi banyak hal, seperti kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pada awal kelahiranya pada tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaanya, pemerintah orde baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila dan ketentuan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru tersebut menimbulkan krisis multidimensi, seperti krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, krisis ekonomi, hingga krisis kepercayaan. Akibatnya, meletuslah gerakan reformasi pada ReformasiAwalnya gerakan reformasi menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang Melambung tinggi sejak 1997. Tujuan reformasi juga menuntut MPR untuk tidak mencalonkan Suharto menjadi presiden untuk periode ketujuh. Tuntutan ini berfokus pada reformasi politik dan ekonomi. Berikut tujuan reformasi yang perlu diketahui - Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa - Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara - Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan - Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang Timbulnya ReformasiIlustrasi Bendera Indonesia/ reformasi tentunya dilatar belakangi oleh sesuatu yang jadi pemicunya. Reformasi tentu tidak akan muncul bila tidak ada penyebabnya. Berikut beberapa penyebab timbulnya reformasi - Semakin melemahnya kondisi kehidupan ekonomi seluruh warga masyarakat bangsa sebagai akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan dan terus-menerus. - Terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan kehidupan di bidang ketatanegaraan, termasuk bidang perundang-undangan dan hukum. - Penyelenggara negara telah menggunakan kewenangannya secara otoriter di luar etika kenegaraan melaui tindakan yang sangat merugikan dan menekan kehidupan rakyat keseluruhan. - Perlunya langkah-langkah penyelamatan dalam segenap bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. - Reformasi harus menggunakan landasan kerohanian berupa falsafah dasar negara Pancasila. Itulah tujuan reformasi, pegertian, serta penyebabnya yang perlu kamu ketahui. Reformasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan titik balik bangsa Indonesia untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Untuk itu, kamu perlu memahaminya sebagai pembelajaran dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. LatarBelakang Reformasi. Latar Belakang Reformasi – Memiliki sebuah tujuan yakni sebagai membawa adanya sebuah perubahan dan reformasi, khususnya peningkatan MengingatReformasi dan Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Ada dua peristiwa penting dalam satu minggu ini. Pertama, masyarakat Indonesia akan masuk dan memperingati Kondisiindonesia pasca reformasi dalam bidang politik. 1. Kondisi Indonesia Pasca Reformasi Dalam Bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi Reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan ajaran agama Nasrani. Dalam bahasa Inggris disebut “Reformation”. Pembaharuan ini dipelopori oleh Martin Luther, lahir di kota Eisleben, Jerman pada tanggal 10 G96ZT.